administrasi kependudukan. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota SurabayaContoh-Contoh Kegiatan Administrasi. administrasi kependudukan

Wewenang Gubernur; 3. Sistem Kearsipan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Sikminduk adalah sistem informasi Arsip secara nasional yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang menggunakan sarana jaringan komunikasi data administrasi kependudukan. 20, Sumedang, Indonesia. Administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Wijaya, Dian (2018) Penerapan Electronic Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bojonegoro). Pengertian Penduduk. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain; 19. sosialisasi Administrasi Kependudukan; 2019. 2. 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. dan UU No. Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagai gambaran langkah teknis apa saja yang saya gunakan peneliti dilapangan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditopang dengan alat analisis teori parsons at. Pencabutan. Didownload 21. Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Candigatak Berbasis Web Jurnal IT CIDA Vol 1 No. ,M. 6 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan Dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta. Selain kesalahan dalam pencatatan dokumen kependudukan, pelayanan yang dilakukan juga belum memadai seperti 1Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2Nur Ayyul Hisbani, dkk. 1 Defenisi Administrasi Kependudukan. 23 Tahun 2006 ttg Adminduk Hal-hal mengenai Warga Negara dan Penduduk diatur oleh UU PP No. Informasi Pelayanan (SIP) Administrasi Kependudukan E-KTP sebagai bentuk dari adanya (Local Electronic Government) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Pada masa penjajahan Jepang sistem administrasi kependudukan di Indonesia berubah. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;. 1 Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Tujuan undang-undang ini adalah untuk menciptakan instrumen yang mengikat secara hukum yang mengatur. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kendari. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 512 padahal wajib e-KTP sudah sejak. Hum. The use of " Sistem Informasi Administrasi Kependudukan " (SIAK) for managing, protecting the confidentiality, integrity, and availability of population data was one of the. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,. Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Mengingat : 1. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianggarkan pada dengan DAK Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 rekening 1. Administrasi. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Definisi Sistem Informasi Admnistrasi Kependudukan (SIAK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan LAPORAN KERJA PRAKTEK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Penulisan Tugas Akhir Pada Program Studi Manajemen Informatika Diajukan Oleh : Teuku Mas’Adi 08123014 PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER STMIK U’BUDIYAH INDONESIA. Seperti yang disebutkan dalam Undang. Seringkali kewajiban. Dalam “Essay on Population”, Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat. Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas : a. al maka saya menetapkan desain penelitian. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. 18. Tipe pertama, adalah kajian yang memperlakukan faktor non demografi sebagai variabel bebas (independen) untuk menjelaskan variabel demografi sebagai variabel tergantung (dependen). Pelayanan Administrasi Kependudukan Undang-undang No. Pelayanan administrasi kependudukan yaitu pelayanan yang berkaitan dengan dokumen dan data kependudukan mulai dari pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi. Jabatan Tugas: 12. Layanan Registrasi Akun, untuk pemindai kode QR dan verifikasi dapat mendatangi Kantor Dinas Dukcapil setempat. 3. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi. Relasi antar tabel sistem informasi administrasi kependudukan Desa Sawahan 3. Sosialisasi administrasi kependudukan d. 3. 24 tahun 2013 pasal 83 A). 2. ( UU No. Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Indonesia diterapkan untuk melindungi penduduk Indonesia dari emigrasi paksa, kondisi tidak sehat dan perekrutan paksa, serta untuk melindungi hak-hak penduduk lokal. 5 Perancangan Antarmuka/Interface a. - Administrasi kependudukan seperti membuat jadwal pelajaran, mengurus surat. No . e. 4. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota SurabayaContoh-Contoh Kegiatan Administrasi. 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 22. Seksi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. 19. ABSTRAK: bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status. Formulir dan Buku. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. 18. Administrasi Kependudukan dalam UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasileya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Kolaka yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka. Administrasi Kependudukan sebagai berikut: a) Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui. 14. administrasi kependudukan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Pengelolaan administrasi kependudukan membutuhkan para aparatur sipil negara (ASN) sebagai peIayan. PERMENDAGRI No. Administrasi Kependudukan (Adminduk) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik & Pembangunan sektor lain. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi (Manufacturing) 1. 34. [email protected] Administrasi Kependudukan: 2022: HLM: Peraturan Walikota TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN: ABSTRAK-a. Rangkaian kegiatan yang dimaksud dalam administrasi kependudukan inilah yang akan diuraikan secara singkat dalam artikel ini, yaitu: Pendaftaran Penduduk. 19/2016 PP No. b. Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 382-383, td. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Masih ada sekitar 10,7 juta penduduk atau sekitar hampir 4% dari jumlah total penduduk Indonesia belum tercatat dalam sistem administrasi kependudukan dan belum memiliki Nomor Induk. Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan regulasi dalam pelayanan administrasi kependudukan sehingga perlu diganti; c. Peraturan Perundang-undangan. administrasi publik di wilayah Kota Pekanbaru. 0223 Teknik – Sitem Informasi Dikzz. 2023. Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. 4. Peranan pemerintah adalah untuk memastikan . Berdasarkan hasil pengamatan pada bagian ini, yang menangani langsung pelayananINFORMASI JABATAN. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mendorong pelayanan publik tetap berlangsung dengan baik di tengah pandemi Virus Korona (Covid-19) khususnya layanan administrasi kependudukan (adminduk) melaui online dengan Gisa. 2. program administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. 4 Dari sekian banyak substansi terlapor pada laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi, salah satu pelayanan yang masih kerap dikeluhkan oleh masyarakat tiap tahunnya yaitu terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; c. PROGRAM KEPENDUDUKAN. Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. 410 kali. id, administrasi kependudukan (adminduk) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data. 02. Bidang Pengelolaan Informasi. Mengantre di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan segera menjadi aktivitas usang. Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang dengan menggunakan 7 idikator yaitu Kemudahan dan kejelasan, Efisiensi dan efektivitas, Keselarasan dalam , Keterukunan dalam , Dinamis, Berorientasi, Kepatuhan hukum dan kepastian hukum, dimana dari hasil penelitian menunjukan Inflementasi SOP. KULON PROGO 2020. - 7 - (2) Pengangkatan, kualifikasi, kompetensi, pengembangan karir, jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan. Desa Winong sebagai salah satu instansi pemerinatahan, memiliki peran yang penting yaitu sebagai pengelola data. Penduduk 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. administrasi kependudukan di tingkat provinsi oleh Menteri atas usulan Gubernur dan di tingkat kabupaten oleh Menteri atas usulan Bupati/walikota. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,. TENTANG DATABASE PERATURAN. pelayanan administrasi kependudukan Desa Bukit Makmur (Yunita) 383 bahwa interplay kepentingan pribadi bagi setiap individu bisa dijalankan secara bebas dan terbuka (Miftha Thoha, 2008 : 85). Tahapan dalam mengumpulkan data yaitu melalui metode wawancara (Interview) dan Observasi (Observation). 17. Doctor thesis, Universitas Brawijaya. Kebijakan administrasi kependudukan terpadu dalam penelitian ini difokuskan pada pelayanan dasar KTP yang meliputi : dasar kebijakan atau peraturan yang dipakai, wewenang dan tanggung jawab organisasi pelaksana, prosedur pelayanan pembuatan KTP, dokumen administrasi, serta faktor pendukung dan penghambat. Administrasi meliputi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh pejabat-pejabat eksekutif dalam suatu organisasi, yang bertugas mengatur, memajukan dan melengkapi usaha kerjasama sekumpulan orang yang sengaja dihimpun untuk mencapai tujuan tertentu. Penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan: 3. com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arief Fakhrulloh mengatakan, layanan administrasi. Database Serta Administrasi Kependudukan; Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang termasuk dalam Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing. Salah satu jenis pelaporan pendayagunaan data kependudukan yang harus disusun oleh pemerintah daerah. F-1. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status. Sistem dibangun guna melayani kemudahan dalam hal administrasi kependudukan. Laporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk kabupaten/kota, dilaporkan ke provinsi sesuai periode/posisi semester i/ii pada tahun berjalan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi. 8. Jumlah pejabat dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota yang sudah dilantik oleh Mendagri (berdasarkan jumlah SK) sampai. Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di Wilayah NKRI. Dokumen administrasi kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Dinas Dukcapil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Nomor Induk Kependudukan haruslah hanya dimiliki seorang penduduk dan tidak bisa. 08. administrasi kependudukan perlu ditata dengan baik agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan. Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 1–13. Instansi Pusat adalah Direktorat Jenderal. 13. Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. Dalam pengurusan Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Embong Kaliasin sangat cepat salah satunya yaitu pengurusan surat domisili yang dimana dalam waktu setengah hari sudah jadi. [2] Kebijakan kependudukan di Indonesia diterapkan dengan mempengaruhi tiga variabel utama masalah kependudukan yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKA N DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentangA. 954 c . Pelayanan administrasi kependudukan yang dapat dilayani meliputi KK, Akta kelahiran, Akta Kematian, dan KIA. AKTA CATATAN SIPIL. Alasan pemilihan lokasi tersebut selain merupakan perangkat daerahyang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, juga karena berdasarkan hasil studi awal masih. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri. 18. 4. . Data kependudukan memegang peran penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi hasil pembangunan baik bagi pemerintah, swasta dan masyarakat. Variable dalam penelitian ini adalah variable tentang implementasi kebijakan, administrasi kependudukan dan pelayanan publik. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. BACA SELANJUTNYA >> Penyerahan KTP. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana transparansi, akuntabiltas, dan aturan hukum (rule of law) dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (S OP) pada Dinas Kependudukan dan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Ini merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan pengaturan, penataan, serta juga penertiban data dan juga dokumen kependudukan dengan melalui pencatatan sipil, pengelolaan informasi, pendaftaran penduduk, sampai pada pemanfaatan data tersebut yakni sesuai dengan aturan yang. 1. (Hidayatulloh & Mulyadi, 2015) 2. ; 2 Peningkatan kesadaran dan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatPELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2OI3 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNDUH /. Didownload 21. Pelayanan administrasi kependudukan Desa Blatatatin seperti pembuatan surat keterangan masih menggunakan Microsoft Word dan pembuatan laporan penduduk masih menggunakan Microsoft Excel . Administrasi Kependudukan DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006. 02 Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan. administrasi kependudukan selama masa pandemi Covid-19 setelah diluncurkannya aplikasi “Aku Dicari”, sebesar 25%. Persentase jumlah Penduduk yang ber KTP Jumlah penduduk yg ber KTP = 337. Daring sendiri dulu singkatan dari 'dalam jaringan', jaringan yang dimaksud adalah network yaitu keterhubungan antar komputer, yang kerennya disebut sebagai internet. Warga Negara 4. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register akta Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota. Administrasi sebagai kegiatan kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tugas bersama-sama. Metode Penelitian Dalam penelitian ini penelitiInformasi Administrasi Kependudukan dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. GISA di- launching oleh Menteri Dalam Negeri bersama Dirjen Dukcapil, Prof. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau dataAdministrasi Penduduk. Sistem pelayanan administrasi kependudukan yang dikembangkan dengan framework codeigniter. F-2. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. C. Ir. Tinjauan Penduduk Rentan a. Jabatan Fungsional adalah. 11. 2. Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ; b. mengingat kegiatan ini melibatkan ratusan juta penduduk Indonesia. Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Perlu Anda Ketahui Jakarta - Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Salah satu perangkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dalam sistem administrasi kependudukan adalah Kelurahan dan Dinas Catatan Sipil (Kamisutara, 2015). 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah jawab Daerah berkewajiban dan bertanggung menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan; d. Bahan Presentasi Administrasi Kependudukan. 1 Desember 2015 48 ISSN: 2477-8133 e-ISSN: 2477-8125 3. Pentingnya administrasi kependudukan dalam peraturan perundang-undangan mengharuskan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tersebut dalam pelayanan publik terhadap kepengurusan adminsitrasi kependudukan untuk masyarakat. Menimbang: a. pendaftaran penduduk, dan pencatatan sipil dalam penanganan administrasi kependudukan yang bertujuan menata dan menertibkan dokumen data kependudukan dimana alhasil bagi pelayanan publik, pemerintahan serta kodifikasi lainnya. Setiap SekSsi dipimpin oleh seoarang Kepla Seksi yang dalam. Instansi pelaksana 7. Armaidy Armawi. 122 kali. H.